USULAN PPTPKH SESUAI FORMULIR PERMOHONAN PADA PERMEN LHK NOMOR 7 TAHUN 2021 DI KABUPATEN PONOROGO
Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH.
Pembentukan Tim Percepatan PPTKH itu tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2017 lalu, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 September 2017.
Menurut Perpres tersebut, Tim Percepatan PPTKH mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. menetapkan mekanisme resettlement; e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Sementara itu dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, menurut Perpres ini, Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH.
Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, mempunyai tugas: a. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; b. melaksanakan pendataan lapangan; c. melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan dan/atau 2. lingkungan hidup; dan d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.
Selanjutnya, keputusan perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk tahapan prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersaji dalam Pasal 20 Perpres ini.
Adapun dalam Pasal 29 Perpres ini menjelaskan bahwa Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang: a. menelantarkan tanah; b. mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 tahun; dan/atau c. mengalih fungsikan tanahnya.
Pertemuan dalam rangka Rapat Koordinasi Penyerahan Usulan PPTPKH sesuai formulir permohonan pada Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 yang dihadiri oleh :
- Kabid Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo beserta jajaran
- Kasi TKUK CDK Wilayah Pacitan
- Kasi PPB KPH Lawu Ds beserta jajaran
- Kepala Desa/Lurah lingkup Kecamatan Sampung, Slahung dan Pudak
- Acara rapat koordinasi berkonsep desk yang terbagi dalam 2 tim. Tim 1 diikuti oleh Kepala Desa dari Kecamatan Sampung dan Pudak, sedangkan desk di tim 2 diikuti Kepala Desa dari Kecamatan Slahung. Pelaksana Kegiatan menjadi bagian dari Tim 2.
- Terdapat beberapa form yang harus dilengkapi oleh pihak Pemerintah Desa guna pengajuan PPTPKH, yaitu :
1) Formulir Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan;
2) Rekapitulasi Daftar Pemohon;
3) Sketsa Kolektif Tanah yang Menggambarkan Posisi/Rincian masing-masing Pemohon;
4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) untuk masing-masing pemohon; dan
5) Pakta Integritas Kepala Desa/Lurah.
- Berkas tersebut agar dilengkapi sesuai kenyataan yang ditemui di lapangan, dikompulir oleh Kepala Desa/Lurah untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat PPTPKH Kabupaten Ponorogo yang beralamat di kantor Bappeda Litbang, Jl. Aloon-aloon Utara Ponorogo.
Dari hasil desk di Tim 2, dapat dilaporkan bahwa terdapat beberapa desa yang wilayahnya tercantum pada peta indikatif, namun pada kenyataan di lapangan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan, baik dalam bentuk pemukiman, fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Sebagian desa yang lain ada yang wilayahnya masuk di peta indikatif dan kenyataan di lapangan juga didapati bangunan sesuai kriteria PPTPKH. Adapun secara ringkas hasil rapat yang difasilitasi oleh tim 2 dituangkan dalam bentuk matrik rekap sebagaimana terlampir.
